SINTA, Memudahkan Pengurusan Izin Usaha

Ada beberapa orang yang dengan skillnya bikin saya envy sekaligus kagum. Yang pertama punya kreatifitas luar biasa, ya musik,  ya nulis, ya gambar atau ide-ide briliannya.  Yang kedua adaah mereka yang punya jiwa entrepreneur atau gampangnya  saya sebut aja jiwa dagang.  Ga mudah loh jadi orang-orang seperti mereka dan konsisten dengan target yang ingin dicapainya.

Ada yang jatuh bangun, jungkir balik  merintis jadi pengusaha mikro, ada yang menyerah kembali pada pakem standar, jadi karyawan lagi. Saya sendiri yang masih asik dengan dunia freelance sebenarnya pengiiin banget merintis jadi wirausaha,  tapi belum nemu-nemu aja hot buttonnya. Mau jadi apa?  Ih kok kayak judul film yang akan rilis sebentar lagi, ya? Huehehe...

Sebagai reminder, walau banyak mas bro, mbak sis olshoper yang wara-wiri di media sosial atau anak-anak muda yang merintis kafe/tenant-tenant produk, sesungguhnya populasi mereka  masih kecil. Baru di kisaran 1,56%  saja (data tahun 2014 dari www.bisnisku.com).  Masih kurang 5 persen lagi untuk masuk kategori negara makmur menurut versi sosiolog David McClelland.

Padahal ya,  dengan persentase  1,56% ini saja,  para pengusaha mikro dan UMKM di Indonesia yang  jumlahnya mencapai 56,7 juta ini jadi sektor ekonomi pendukung Produk Domestik Bruto sebanyak 3,74% dari usaha mikro dan 81,95% dari UMKM, dengan serapan tenaga kerja nasional mencapai 90,12%.  Bukan angka yang main-main, dong.

Sayangnya,  potensi mereka untuk berkembang terganjal dengan yang namanya perizinan.  Baru 40% saja yang sudah mengantongi izin, sementara sisanya masih berkutat dengan alur birokrasi yang panjang, ngejelimet, banyak pungutan dan sebagainya. Jadinya mau ngurus izin ini itu bikin mereka males, belum lagi biaya per meja yang kalau dikalkulasikan dalam anggara serasa nyekik,  membebani anggaran keseluruhan.

Nah, akhir pekan kemarin saya diajak teman untuk mengikuti seminar di STIA LAN RI Jatinangor  dengan tema "Reformasi Perizinan UMKM dalam Rangka Mendorong Daya Saing Ekonomi Daerah". Belum jadi pelaku usaha mikro atau UMKM sih, tapi siapa tahu dalam waktu 1-2 tahun saya menemukan hot button atau passion ke arah situ, kan? :)

Tema seminar  yang membahas soal perizinan ini adalah gagasan yang ingin diangkat oleh  peserta pelatihan Reform Leader Academy (RLA)  angkatan VIII, PKP2A I LAN Jatinangor  yang berlangsung sejak tanggal 27 Juli - 18 November 2017. Kemudahan akses dunia digital  yang bisa memudahkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar mestinya bisa dibarengi dengan sistem birokrasi yang bisa dilakukan serba online juga. Dari pelatihan ini tercetuslah ide untuk membuat aplikasi berbasis android dengan nama SINTA  (sistem izin terpadu) UMKM. Kalau di Bandung sudah ada fasilitas Gampil yang kurang lebih sama mempermudah pengurusan perizinan berbasis digital,  maka aplikasi SINTA yang sedang dalam tahap pengembangan ini menjangkau pengguna lebih luas, se-Indonesia. Ga usah mikiran lagi hijrah ke Bandung kalau nantinya ingin mengurus perizinan lebih mudah dong, ya.

Selain paperless (yeah, save the forest too), Selain lebih efektif efisien, data juga terekam, terus sebaran lokasi usaha juga bisa dibaca via google map. Keren, ya. Semacam sensus juga. Jadi misalnya di daerah ini pelaku ekonomi mikro banyak yang konsen ke kuliner, jenisnya kuliner kemasan jadi ada berapa pengusaha, pelaku kuliner resto ada berapa, terus di daerah lain pelaku UMKM distro ada berapa, tingkat persaingannya bagaimana, keunggulan daerah ini apa aja, kelemahan yang harus dibenahi bagaimana, dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi ini selain memudahkan para pengusaha dalam mengurus perizinan juga memudahkan pemerintah setempat untuk melakukan analisa dan proyeksi.

Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Bappenas (Ahmad Dading Gunawan), Kemenpan RB (Teguh Wijanarko) Kemendagri ( Ucok A. D), BRI (Agung Setyabudi), Kadin (Agung Suryamal), Kepala PKP2A I LAN (Hari Nugraha) juga beberapa stand para pelaku usaha mikro dan menengah yang memamerkan produknya. 

Yang paling membekas di kepala saya adalah paparan yang disampaikan oleh Bapak Agung dari BRI, bank pemerintah yang selama ini identik dengan bank yang akrab dengan para pelaku ekonomi skala mikro dan UMKM dengan sistem pembiayaan/kreditnya itu loh. Salah satunya adalah apresiasinya terhadap gagasan aplikasi SINTA ini. Beliau sangat menunggu kehadiran aplikasi SINTA ini yang nantinya bisa mendukung.

Dengan mengantongi perizinan, sebenarnya bagi pengusaha bukan cuma mendapatkan safety saja, tapi juga peluang untuk naik kelas dan memperluas pasar. Misalnya nih bagi pengusaha makanan yang sudah mendapat izin dari BPOM dan label halal dari MUI bisa lebih mudah memasarkan produknya di supermarket, ekspansi pasar di tingkat lokal, nasional sampai internasional (ekspor).

Saat ini aplikasi SINTA yang baru diakses masih dalam bentuk google form seperti berikut. 

form bisa diakses di:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd_91yxd7wpDh8t0Op8Cv2X6jZj5WCVyoVfi5-b6FQNdIbBg/viewform

Mudah-mudahan ke depannya bila sudah bisa diakses dalam bentuk aplikasi android bisa mendongkrak  peringkat daya saing Indonesia yang semula ada di peringkat 37 (pada tahun 2017) jadi naik beberapa strip sampai menembus peringkat 20an. Sedih aja sih, walau sudah naik dari posisi sebelumnya ke 41 pada tahun 2016, kita masih berada di bawah negara tetangga, Malaysia  (peringkat 25) dan Thailand (di peringkat 34).

Semoga saja  gagasan keren ini juga ditanggapi dengan positif oleh instansi pemerintah terkait soal perizinan, semisal kementerian dalam negeri, kementerian perdagangan, kementerian keuangan, kementerian industri, kementerian komunikasi dan informatika, dan lainnya.  Jangan bicara dulu keunggulan di Internasional, deh.  Dalam ruang lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) setidaknya kita bisa mengungguli tetangga satu kawasan ini.

Ga mudah memang, makanya perlu sinergi antara instansi pemerintah dengan aturan yang lebih simpel dan ga banyak aturan yang ribet.  Boleh dong mimpi kalau kita bisa menggeser Singapura yang tingkat kesejahteraannya mengagumkan dan kita bisa, kok.  Yang penting usaha dan aksi nyatanya. Mau, gak?